Senjata Hukum untuk Membungkam Kritik: Apa yang Dimaksud dengan SLAPP

Penasihathukum.com – Di era saat ini, menjadi pilar penting sebuah demokrasi yaitu kebebasan berbicara dan berpartisipasi dalam beragam isu-isu penting. Tetapi seiring berjalannya waktu, muncul strategi hukum yang bertujuan membungkam kritik dari masyarakat atau organisasi yang berani menyuarakan pendapat mereka. Strategi ini disebut dengan SLAPP. Apa yang dimaksud dengan SLAPP?

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan SLAPP, perlu diketahui kepanjangan dari SLAPP yaitu Strategic Lawsuit Against Public Participation, dimana SLAPP bertujuan untuk membungkam kritik yang menentang pihak-pihak yang kuat.

Dalam ulasan ini, Penasihathukum.com akan mengulas tentang apa yang dimaksud SLAPP, tujuan dari SLAPP, hingga dampak dari SLAPP.

Definisi SLAPP

SLAPP adalah singkatan dari Strategic Lawsuit Against Public Participation, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Gugatan Strategis Melawan Partisipasi Publik.

Singkatnya, SLAPP adalah strategi hukum yang digunakan untuk membungkam kritik atau mengintimidasi orang yang berbicara tentang isu-isu kepentingan publik, dengan cara menggugat mereka secara hukum meskipun gugatan tersebut tidak berdasar.

SLAPP biasanya dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap individu atau organisasi yang lebih lemah, seperti perusahaan besar yang menggugat aktivis lingkungan hidup, pejabat pemerintah yang menggugat jurnalis, atau pengusaha yang menggugat pekerja mereka.

Tujuan SLAPP

SLAPP memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Membebani individu atau organisasi dengan biaya hukum yang tinggi, sehingga mereka tidak mampu melanjutkan kritik atau penentangan mereka.
2. Menciptakan efek jera bagi orang lain agar tidak berani berbicara tentang isu-isu tertentu.
3. Mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting, sehingga mengurangi tekanan atau kritik terhadap pihak yang menggugat.

Dampak SLAPP

Berikut beberapa dampak SLAPP yang perlu diwaspadai:

1. Membungkam kritik, menghalangi kebebasan berbicara dan ekspresi.
2. Melemahkan akuntabilitas dan transparansi, karena pihak yang kuat bisa menghindari pengawasan publik.
3. Menurunkan partisipasi publik dalam isu-isu penting, karena masyarakat menjadi takut untuk terlibat.
4. Memberikan dampak psikologis dan ekonomi yang signifikan pada individu atau organisasi yang digugat.
5. Memperparah ketimpangan dan ketidakadilan, karena biasanya pihak yang kuat menargetkan mereka yang lebih lemah dan kurang berdaya.