Salah Satu Pengadilan Khusus, Apa Tugas dan Fungsi dari Pengadilan Niaga
Tugas dan fungsi dari Pengadilan Niaga sebagai pengadilan ini berperan penting dalam menjaga kelancaran dan ketertiban kegiatan usaha.

Penasihathukum.com – Sengketa bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Permasalahan bisa saja muncul dalam bisnis. Oleh karena itu, terdapat pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan, yaitu Pengadilan Niaga. Apa tugas dan fungsi dari Pengadilan Niaga?
Penting untuk diketahui apa tugas dan fungsi dari Pengadilan Niaga, karena pengadilan ini berperan penting dalam menjaga kelancaran dan ketertiban kegiatan usaha.
Dalam artikel ini, Penasihathukum.com akan mengulas terkait apa tugas dan fungsi dari Pengadilan Niaga yang berperan krusial dalam tegaknya hukum dan melindungi hak-hak pelaku usaha.
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus di bawah Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk menangani berbagai perkara di bidang perniagaan.
Pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).
Tugas utama Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus perkara kepailitan, memeriksa dan memutus perkara PKPU, dan menyelesaikan sengketa komersial lainnya.
Seentara itu, fungsi dari Pengadilan Niaga diantaranya adalah melindungi hak-hak kreditur dan debitur, dimana pengadilan memastikan bahwa hak-hak kreditur dan debitur terlindungi selama proses kepailitan dan PKPU, mengawasi kinerja pengurus dan kurator dalam mengelola harta pailit, dan membantu debitur dalam menyusun rencana pembayaran utang.
Fungsi selanjutnya yaitu menjaga kelancaran dunia usaha dengan menyelesaikan sengketa komersial secara cepat dan tepat untuk menjaga kelancaran bisnis, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga mereka dapat menjalankan bisnis dengan tenang.
Selain itu, Pengadilan Niaga uga memiliki fungsi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan menyelesaikan perkara niaga dengan profesional dan akuntabel, serta memberikan keputusan yang adil dan transparan untuk membantu memulihkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.
Tak hanya itu, Pengadilan Niaga tidak hanya menangani perkara kepailitan dan PKPU, tetapi juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan berbagai sengketa komersial lainnya, seperti sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sengketa dalam likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Dengan demikian, Pengadilan Niaga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses perniagaan berjalan dengan lancar, adil, dan transparan, serta memberikan kepastian hukum yang diperlukan oleh pelaku usaha di Indonesia.