Hindari Konflik dalam Kehidupan Bermasyarakat, Simak Apa yang Dimaksud dengan SARA?

Penasihathukum.com – Istilah SARA merupakan akronim dari Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Istilah ini kerap menjadi dasar konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan SARA?

Sebelum membahas apa yang dimaksud dengan SARA, perlu diketahui jika SARA berkaitan dengan pandangan atau tindakan berdasarkan sentimen identitas diri berkaitan dengan keturunan, agama, kebangsaan, suku, dan golongan.

Melalui artikel ini, Penasihathukum.com akan mengulas tentang apa yang dimaksud dengan SARA, agar pembaca bisa menerapkan nilai-nilai toleransi, serta bisa hidup berdampingan dengan damai dan harmonis.

Di tengah keragaman yang ada di Indonesia, istilah SARA sering kali menjadi topik yang sensitif. SARA adalah akronim dari suku, agama, ras, dan antargolongan, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada unsur-unsur identitas yang membentuk keberagaman masyarakat Indonesia.

Lebih dari sekadar kata, SARA mencerminkan kekayaan budaya dan keberagaman yang ada di Indonesia, namun juga bisa menjadi pemicu konflik jika tidak dipahami dan dikelola dengan baik.

Menurut buku Pengaruh Politisasi SARA Terhadap Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pilpres 2019, SARA adalah pandangan atau tindakan yang berhubungan dengan sentimen identitas diri, yang melibatkan aspek agama, keturunan, suku, kebangsaan, dan golongan.

Dalam konteks ini, SARA sering kali dibicarakan dengan hati-hati karena terkait dengan isu-isu yang sangat sensitif. Perbincangan mengenai SARA dapat dengan mudah memicu perdebatan hingga berujung pada konflik, terutama jika dibawa dalam ranah politik, sosial, atau media.

Namun, penting untuk dipahami bahwa SARA pada dasarnya bukanlah sesuatu yang negatif. Justru, SARA mencerminkan keragaman yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia.

Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan adalah realitas yang harus dihargai dan dikelola dengan bijaksana. Masalah muncul ketika isu SARA digunakan secara negatif, misalnya untuk memecah belah masyarakat, menyebarkan kebencian, atau memanipulasi opini publik.

Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan akibat isu SARA, diperlukan regulasi hukum yang tegas dan tindakan pencegahan yang efektif.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengedukasi tentang pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan. Kesadaran akan bahaya politisasi SARA juga harus ditingkatkan, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang SARA, diharapkan masyarakat dapat hidup harmonis dalam keberagaman, saling menghormati, dan menjauhi tindakan yang dapat menimbulkan konflik.