Membantu Menghadapi Masalah Hukum, Berapa Upah Pengacara dalam Ketentuannya?

Penasihathukum.com – Meskipun tidak ingin berhadapan dengan hukum, situasi membuat seseorang mau tidak mau harus menjalaninya. Terjerat masalah hukum bukanlah hal yang mudah tetapi rumit dan menegangkan. Oleh karena itu diperlukan peran pengacara untuk membantu menghadapi masalah hukum. Berapa upah pengacara dalam ketentuan yang berlaku?

Tentu saja, sebelum memutuskan untuk meminta bantuan pengacara, penting untuk mengetahui berapa upah pengacara untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih pengacara serta mengelola keuangan ketika proses hukum berjalan.

Dalam ulasan ini, Penasihathukum.com akan mengulas tentang berapa upah pengacara dalam ketentuan yang berlaku.

Pengertian Pengacara

Pengacara juga dikenal sebagai advokat, merupakan seorang profesional hukum yang memberikan jasa hukum untuk individu atau badan.

Pengacara atau advokat memiliki peran penting dalam peradilan dengan mewakili klien di pengadilan serta memberikan nasihat hukum dalam berbagai kasus atau perkara.

Pengacara juga memiliki tugas dan tanggung jawab seperti melakukan konsultasi hukum, membuat dokumen hukum, mewakili klien di pengadilan, bernegosiasi, serta melakukan penelitian hukum.

Dalam UU Advokat, untuk menjadi seorang pengacara atau advokat seseorang perlu melalui beberapa tahapan seperti mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mengikuti ujian profesi advokat (UPA), mengikuti magang di kantor advokat setidaknya dua tahun secara terus menerus, dan pengangkatan dan sumpah advokat.

Upah Pengacara

Upah pengacara atau gaji pengacara lebih dikenal dengan honorarium advokat, yaitu imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan dengan kliennya.

Dalam Pasal 21 Ayat 1 UU Advokat, dijelaskan jika pengacara atau advokat memiliki hak untuk mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada klien.

Jasa hukum yang dimaksud yaitu konsultasi, bantuan, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membelah, dan tindakan hukum lain demi kepentingan klien.

Pada Pasal 21 Ayat 2 UU Advokat, dijelaskan jika besaran upah pengacara ditetapkan secara wajar atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Secara wajar yang dimaksud yaitu memperhatikan risiko, waktu, kemampuan,dan kepentingan klien, yang mempertimbangkan kemampuan finansial dengan tidak membebankan biaya-biaya yang tidak perlu.

Jenis Upah Pengacara

Setidaknya terdapat empat jenis honorarium pengacara yaitu:

Berdasarkan Kontingensi (Contingent Fee), yaitu pengacara hanya menerima bayaran apabila klien memenangkan perkara yang besarnya diatur dalam persentase dari nilai perkara yang dimenangkan. Skema ini digunakan untuk perkara berisiko tinggi untuk dimenangkan.

Berdasarkan Jam Kerja (Hourly Rate): Pengacara dibayar berdasarkan jam kerja yang dihabiskan dalam penanganan perkara. Tarif per jam tergantung dari pengalaman dan keahlian advokat. Biasanya, skema ini digunakan untuk perkara yang prosesnya relatif lama dan kompleks.

Borongan (Fixed Fee): pengacara menagih biaya secara keseluruhan di awal atau secara bertahap selama proses penangan perkara, dimana besaran upah atau honorarium disepakati secara tertulis antara klien dan advokat. Skema ini umumnya digunakan untuk perkara yang memiliki proses relatif singkat dan mudah diprediksi.

Retainer: Klien membayar biaya secara periodik kepada pengacara, terlepas dari ada atau tidaknya perkara. Besarannya juga disepakati secara tertulis antara klien dan advokat. Skema ini umum digunakan oleh perusahaan atau individu yang kerap memerlukan jasa hukum.

Demikian penjelasan tentang upah pengacara. Selain hal tersebut ada banyak faktor yang mempengaruhi besaran honorarium advokat seperti kompleksitas perkara, kesulitan perkara, pengalaman dan keahlian advokat, reputasi advokat, dan lokasi perkara.