Mengenal Istilah Hukum, Pahami Apa itu Uji Materiil Undang-undang
Apa itu uji materiil undang-undang? yaitu proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan.
Admin
Penasihathukum.com – Menjadi mekanisme penting dalam sistem hukum Indonesia adalah memastikan undang-undang yang berlaku sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu uji materiil. Oleh sebab itu, memahami apa itu uji materiil undang-undang perlu diketahui agar setiap warga negara dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berlandaskan hukum.
Sebelum memahami lebih jelas apa itu uji materiil undang-undang, perlu diketahui jika dengan pengetahuan ini maka pembaca dapat melindungi hak-hak sebagai warga negara dan memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya serta tidak diskriminatif.
Dalam tulisan ini, Penasihathukum.com akan membahas tentang apa itu uji materiil agar siapapun bisa menggunakan haknya untuk memastikan undang-undang yang berlaku berjalan sesuai dengan konstitusi.
Pengertian Uji Materiil
Uji materiil adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan.
Ini merupakan kewenangan lembaga yudikatif untuk menilai apakah sebuah peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Di Indonesia lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Namun demikian, hanya MA dan MK yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil. Kedua lembaga ini bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.
Dalam uji materiil, MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Artinya, MA memastikan peraturan yang lebih rendah sesuai dengan undang-undang.
Sementara itu, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan kata lain, MK menilai apakah sebuah undang-undang sesuai dengan konstitusi negara.
Landasan Hukum Uji Materiil
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945):
Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
- Pasal 3 ayat (1): Hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- Pasal 20 ayat (3): Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan diambil berdasarkan pemeriksaan di tingkat kasasi atau permohonan langsung ke MA.
- Pasal 29 ayat (1): MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 di tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020:
Pasal 59 ayat (1): Hasil pengujian undang-undang oleh MK disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan MA.
Siapa yang Bisa Mengajukan Uji Materiil?
Setiap warga negara Indonesia, baik perorangan maupun kelompok, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara, bisa mengajukan permohonan uji materiil.
Sistem hukum di Indonesia memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memberikan kritik terhadap peraturan perundang-undangan dengan harapan terciptanya keseimbangan dan kontrol dari lembaga negara.
Uji materiil adalah mekanisme penting dalam menjaga keselarasan peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dengan adanya uji materiil, masyarakat memiliki alat untuk memastikan bahwa semua peraturan yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku dan konstitusi negara.
