Kebebasan Pengambilan Keputusan: Apa Saja Contoh Diskresi?

Penasihathukum.com – Diksresi merupakan kebebasan pengambilan keputusan yang bisa dilakukan oleh pejabat berwenang, untuk mengambil keputusan yang tepat karena situasi yang tidak pasti atau ketika regulasi kurang memadai. Apa saja contoh diskresi?

Penting untuk mengetahui apa saja contoh diskresi guna memudahkan dalam memahami kebebasan ini. Terlebih, diskresi bisa diibaratkan bak pisau bermata dua dimana bisa memberikan keluwesan untuk mengambil langkah paling tepat, tetapi disisi lain juga berpotensi untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam ulasan ini, Penasihathukum.com akan mengulas tentang apa saja contoh diskresi agar membantu pembaca dalam menilai keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan norma yang berlaku.

Pengertian Diskresi

Diskresi dalam penegakan hukum merujuk pada kebijakan yang diterapkan oleh penegak hukum dalam menggunakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

Istilah ini berasal dari bahasa Inggris 'discretion', yang artinya adalah kebijaksanaan atau keleluasaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, diskresi seringkali melibatkan penggunaan wewenang yang tidak selalu mengikuti ketentuan secara harfiah, tetapi lebih mengutamakan aspek moral dan keadilan.

Kewenangan untuk menggunakan diskresi dimiliki oleh berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Penggunaan diskresi dianggap sah selama tetap memperhatikan keadilan yang diakui oleh masyarakat. Ini berarti bahwa meskipun penegak hukum memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan, keputusan tersebut seharusnya tidak melanggar prinsip keadilan yang dipegang oleh masyarakat secara umum.

Contoh Penerapan Diskresi

1. Penegakan Lalu Lintas: Misalnya, polisi dapat menggunakan diskresi untuk mengatur lalu lintas dengan cara yang tidak selalu sesuai dengan aturan standar, seperti mengubah sistem lalu lintas atau mengalihkan arus kendaraan demi kelancaran dan keamanan.
2. Penyelesaian Kasus Ringan: Dalam kasus pelanggaran yang ringan, terutama yang melibatkan pelaku yang masih di bawah umur, penegak hukum bisa memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan mediasi daripada memajukan ke proses persidangan formal.
3. Keputusan Jaksa Agung: Contohnya adalah ketika Jaksa Agung memutuskan untuk menghentikan penuntutan terhadap kasus korupsi mantan pejabat KPK, dengan alasan untuk kepentingan umum, yakni pemberantasan korupsi yang lebih luas di Indonesia.
4. Diskresi Hakim: Sebagai contoh, hakim dapat memberikan dispensasi untuk perkawinan anak di bawah umur berdasarkan pertimbangan khusus yang mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi dianggap sesuai dengan keadaan dan keadilan kasus tersebut.

Dalam esensi penerapannya, diskresi memungkinkan para penegak hukum untuk menyesuaikan penegakan undang-undang dengan situasi yang dihadapi, asalkan tetap dalam batas-batas moral dan keadilan yang dikenal oleh masyarakat. Ini merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan pemahaman akan konteks sosial yang beragam di dalamnya.